Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa integritas menjadi faktor utama dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul banyaknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan data yang disampaikan, sejak 2025 hingga pertengahan 2026, sebanyak 15 kepala daerah telah diamankan KPK melalui operasi tangkap tangan. Menurut Tito, pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan pengelolaan keuangan daerah agar potensi penyimpangan dapat diminimalkan.
“Kita membuat sistem pengawasan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga penyusunan dan penggunaan APBD dapat dipantau serta diberikan pedoman secara lebih terstruktur,” ujar Tito usai rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Meski demikian, Tito mengakui bahwa sebaik apa pun sistem yang dibangun tetap dapat disalahgunakan apabila tidak didukung oleh integritas para pemimpin daerah. Ia menjelaskan bahwa setiap kepala daerah memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga tingkat pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan dan administrasi juga tidak sama.
Sebagian kepala daerah berasal dari kalangan yang memahami birokrasi, sementara sebagian lainnya lebih banyak bergantung pada jajaran perangkat daerah seperti sekretaris daerah, BPKAD, maupun Bappeda dalam menjalankan roda pemerintahan.
Selain itu, Tito menilai tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam proses kontestasi politik juga menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian. Namun demikian, ia menegaskan bahwa keputusan untuk melakukan korupsi tetap merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing kepala daerah.
Menurutnya, pemerintah tidak mungkin melakukan pengawasan terhadap kepala daerah selama 24 jam setiap hari. Oleh sebab itu, kesadaran serta komitmen untuk menjaga integritas menjadi hal yang paling penting dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin daerah.
Tito juga kembali mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan peningkatan biaya operasional resmi bagi kepala daerah apabila memang dinilai belum sebanding dengan beban tugas yang diemban. Ia berpendapat bahwa langkah tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, meski bukan menjadi solusi utama dalam pemberantasan korupsi.
Sementara itu, kasus terbaru yang ditangani KPK adalah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Etik ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dugaan pemerasan terhadap bawahannya.
Dalam perkara tersebut, penyidik menduga Etik meminta setoran sekitar 40 persen dari insentif yang diterima sejumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kasus tersebut kini masih dalam proses penyidikan oleh KPK.
