Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan lima orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa selain Etik Suryani, terdapat empat orang lainnya yang turut diamankan dalam operasi tersebut.
“Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan lima orang, salah satunya Bupati Sukoharjo,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Seluruh pihak yang diamankan dijadwalkan dibawa ke Jakarta pada Jumat pagi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Operasi di Sukoharjo menambah daftar OTT yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, pada Januari 2026, KPK mengawali rangkaian OTT dengan mengamankan delapan orang dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Masih pada bulan yang sama, KPK juga melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo dalam perkara yang berbeda.
Memasuki Februari 2026, KPK kembali melakukan sejumlah operasi tangkap tangan. Di antaranya terhadap Kepala KPP Madya Banjarmasin, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, serta Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta bersama Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.
Selama Maret 2026, yang bertepatan dengan bulan Ramadan, KPK juga menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi tangkap tangan yang berbeda.
Pada April 2026, OTT kembali dilakukan terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Sementara itu, sepanjang Mei 2026 tidak terdapat operasi tangkap tangan yang diumumkan KPK.
Memasuki Juni 2026, KPK kembali melakukan sejumlah OTT, termasuk perkara yang membuat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri. Pada bulan yang sama, KPK juga mengamankan Bupati Muara Enim Edison, seorang aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pengembangan perkara sebelumnya, serta melakukan OTT yang berujung pada penyerahan diri Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby.
Sementara pada Juli 2026, sebelum operasi di Sukoharjo, KPK lebih dahulu melakukan OTT terhadap Bupati Langkat Syah Afandin atau yang dikenal dengan sapaan Ondim.
Hingga saat ini, KPK masih terus mendalami perkara yang menjerat Bupati Sukoharjo beserta empat pihak lainnya. Penetapan tersangka akan diumumkan setelah proses pemeriksaan awal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
